Anda berada di:

Realisasi Belanja Langsung
Kecamatan Lenangguar
Tahun Anggaran 2022

No. KODE REKENING KEGIATAN PAGU ANGGARAN (RP.) REALISASI (RP.) REALISASI (%)
1 4.11.02.01.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 6.844.938 6.843.620 99,98
2 4.11.02.01.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 6.732.500 6.732.500 100,00
3 4.11.02.01.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.953.300 6.712.700 96,54
4 4.11.02.01.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 36.600.000 34.960.000 95,52
5 4.11.02.01.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 7.328.100 7.328.100 100,00
6 4.11.02.01.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5.720.000 5.720.000 100,00
7 4.11.02.01.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2.698.800 2.698.800 100,00
8 4.11.02.01.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1.786.100 1.786.100 100,00
9 4.11.02.01.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 15.084.000 15.079.800 99,97
10 4.11.02.01.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 9.008.120 9.008.120 100,00
11 4.11.02.01.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 17.446.000 17.446.000 100,00
12 4.11.02.01.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.542.304 2.537.610 99,82
13 4.11.02.01.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.630.000 3.630.000 100,00
14 4.11.02.01.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 8.430.000 8.430.000 100,00
15 4.11.02.01.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.599.600 5.594.600 99,91
16 4.11.02.01.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 14.940.000 14.940.000 100,00
17 4.11.02.01.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 34.100.000 25.160.000 73,78
18 4.11.02.01.07.05 Pengadaan Mebel 19.618.810 19.614.400 99,98
19 4.11.02.01.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.655.901 7.439.900 97,18
20 4.11.02.01.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 16.000.000 16.000.000 100,00
21 4.11.02.01.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7.000.000 7.000.000 100,00
22 4.11.02.01.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 44.370.000 44.370.000 100,00
23 4.11.02.01.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.632.172 6.632.123 100,00
24 4.11.02.01.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 25.460.000 6.151.176 24,16
25 4.11.02.01.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.500.000 7.000.000 93,33
26 4.11.02.01.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 34.906.000 32.306.000 92,55
27 4.11.02.01.17.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 5.130.000 5.130.000 100,00
28 4.11.02.01.18.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 7.673.700 7.673.700 100,00
29 4.11.02.01.18.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 6.156.500 6.156.500 100,00
30 4.11.02.01.19.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6.960.000 6.960.000 100,00
31 4.11.02.01.19.02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 7.300.000 7.235.000 99,11
32 4.11.02.01.19.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 7.628.000 7.628.000 100,00
33 4.11.02.01.21.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 5.235.940 5.235.940 100,00
34 4.11.02.01.21.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 4.580.000 4.575.000 99,89
35 4.11.02.01.23.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4.169.000 1.369.000 32,84
36 4.11.02.01.26.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia******) 10.852.650 10.792.650 99,45
37 4.11.02.01.27.04 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 79.240.500 86.238.000 108,83
38 4.11.02.01.27.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 6.495.000 6.395.000 98,46
39 4.11.02.01.27.07 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 7.250.000 2.370.000 32,69
40 4.11.02.01.27.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 36.058.500 25.178.500 69,83
41 4.11.02.01.28.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 6.381.100 6.381.100 100,00
42 4.11.02.01.28.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 5.390.000 5.260.000 97,59
43 4.11.02.01.28.04 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 5.100.000 1.660.000 32,55
44 4.11.02.01.28.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 5.100.000 460.000 9,02
45 4.11.02.01.28.06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 25.040.000 25.040.000 100,00
46 4.11.02.01.28.07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 4.900.000 520.000 10,61
47 4.11.02.01.28.08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 2.101.800 2.101.800 100,00
48 4.11.02.01.28.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 4.530.000 4.450.000 98,23
49 4.11.02.01.28.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 58.712.000 54.992.000 93,66
50 4.11.02.01.28.12 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 5.101.100 1.901.100 37,27
51 4.11.02.01.28.13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 2.000.000 1.000.000 50,00
52 4.11.02.01.28.14 Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga 2.800.000 2.800.000 100,00
53 4.11.02.01.28.16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 3.529.250 2.289.250 64,87
54 4.11.02.01.28.17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 4.180.000 260.000 6,22
55 4.11.02.01.28.18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 3.190.750 1.340.750 42,02
Sub Total per Hal:
Total:

Tentang SIRMS

SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.

Diadopsi dengan platform yang sama dari pemerintah kota Bandung BIRMS, Sumbawa telah berhasil mengembangkan aplikasinya dengan kearifan lokal dan kebutuhan kabupaten Sumbawa dengan mengintegrasikan lebih banyak lagi aplikasi diantaranya Tepra LKPP, SIRUP LKPP, SIMDA BKPP (s/d 2022), SIPD (sejak 2023), e-catalog/purchasing LKPP (sejak 2023), LPSE Kabupaten Sumbawa dan proses dokumen pengadaan langsung secara elektronik yang diramu sesuai dengan Peraturan yang berlaku sekaligus menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran up-to-date untuk kebutuhan sendiri.

Kontak Kami
Kabupaten Sumbawa
Kabupaten Sumbawa
Kantor Bupati Sumbawa
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat

Lokasi Kantor