Anda berada di:

Realisasi Belanja Langsung
Kecamatan Moyo Hilir
Tahun Anggaran 2022

No. KODE REKENING KEGIATAN PAGU ANGGARAN (RP.) REALISASI (RP.) REALISASI (%)
1 4.11.16.01.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.995.500 5.875.500 98,00
2 4.11.16.01.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.133.917 3.133.250 99,98
3 4.11.16.01.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4.073.650 3.923.400 96,31
4 4.11.16.01.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4.621.349 4.611.349 99,78
5 4.11.16.01.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 4.316.674 4.166.250 96,52
6 4.11.16.01.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.636.650 14.641.650 137,65
7 4.11.16.01.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.188.600 4.082.600 97,47
8 4.11.16.01.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0 5.700.000 0,00
9 4.11.16.01.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 8.081.984 8.081.984 100,00
10 4.11.16.01.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 40.297.475 32.197.475 79,90
11 4.11.16.01.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 3.243.369 3.143.369 96,92
12 4.11.16.01.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.223.043 2.193.043 98,65
13 4.11.16.01.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 1.049.789 1.049.789 100,00
14 4.11.16.01.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3.751.650 3.751.650 100,00
15 4.11.16.01.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2.122.400 1.642.400 77,38
16 4.11.16.01.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1.242.969 1.142.969 91,95
17 4.11.16.01.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.498.060 1.498.060 100,00
18 4.11.16.01.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 64.999.700 74.388.200 114,44
19 4.11.16.01.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 22.050.000 22.050.000 100,00
20 4.11.16.01.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25.536.750 28.025.950 109,75
21 4.11.16.01.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1.642.819 1.642.819 100,00
22 4.11.16.01.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.000.000 5.000.000 100,00
23 4.11.16.01.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 16.623.817 16.553.817 99,58
24 4.11.16.01.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 29.000.000 18.172.715 62,66
25 4.11.16.01.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14.810.000 14.810.000 100,00
26 4.11.16.01.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 25.002.925 25.002.925 100,00
27 4.11.16.01.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 32.768.000 31.334.850 95,63
28 4.11.16.01.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 12.322.100 12.322.100 100,00
29 4.11.16.01.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 8.092.000 8.092.000 100,00
30 4.11.16.01.15.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 45.195.596 45.195.596 100,00
31 4.11.16.01.15.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 3.622.150 3.622.150 100,00
32 4.11.16.01.16.01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 8.828.450 8.438.450 95,58
33 4.11.16.01.18.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 3.230.650 3.160.650 97,83
34 4.11.16.01.18.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 10.569.668 10.569.668 100,00
35 4.11.16.01.19.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 14.202.344 12.152.500 85,57
36 4.11.16.01.19.02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 2.809.177 2.309.177 82,20
37 4.11.16.01.19.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 16.062.585 15.192.585 94,58
38 4.11.16.01.21.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.480.898 1.480.898 100,00
39 4.11.16.01.21.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 29.072.426 29.072.426 100,00
40 4.11.16.01.21.03 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan 3.494.700 2.624.700 75,11
41 4.11.16.01.21.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 9.786.910 9.786.910 100,00
42 4.11.16.01.21.05 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1.234.824 1.234.824 100,00
43 4.11.16.01.23.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 52.351.150 51.191.150 97,78
44 4.11.16.01.24.01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 1.214.084 1.214.084 100,00
45 4.11.16.01.27.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 3.169.900 2.979.900 94,01
46 4.11.16.01.28.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 44.910.250 44.603.050 99,32
47 4.11.16.01.28.06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 4.095.000 4.095.000 100,00
48 4.11.16.01.28.08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1.460.000 1.460.000 100,00
49 4.11.16.01.28.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 39.742.000 28.200.000 70,96
50 4.11.16.01.28.17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 11.869.450 11.487.650 96,78
Sub Total per Hal:
Total:

Tentang SIRMS

SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.

Diadopsi dengan platform yang sama dari pemerintah kota Bandung BIRMS, Sumbawa mengembangkan aplikasinya dengan kearifan lokal dan kebutuhan kabupaten Sumbawa dengan mengintegrasikan Tepra LKPP, SIRUP LKPP, SIMDA BKPP, LPSE Kabupaten Sumbawa dan proses dokumen pengadaan langsung secara elektronik yang diramu sesuai dengan Peraturan yang berlaku sekaligus menghasilkan Laporan realisasi anggaran uptodate untuk kebutuhan sendiri.

Kontak Kami
Kabupaten Sumbawa
Kabupaten Sumbawa
Kantor Bupati Sumbawa
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat

Lokasi Kantor