Anda berada di:

Realisasi Belanja Langsung
Kecamatan Empang
Tahun Anggaran 2022

No. KODE REKENING KEGIATAN PAGU ANGGARAN (RP.) REALISASI (RP.) REALISASI (%)
1 4.11.20.01.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.890.000 8.890.000 100,00
2 4.11.20.01.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 16.290.000 16.290.000 100,00
3 4.11.20.01.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.021.000 3.021.000 100,00
4 4.11.20.01.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2.209.500 2.209.500 100,00
5 4.11.20.01.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.022.700 3.022.700 100,00
6 4.11.20.01.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.964.000 2.964.000 100,00
7 4.11.20.01.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12.600.000 12.600.000 100,00
8 4.11.20.01.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3.220.000 3.220.000 100,00
9 4.11.20.01.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.730.000 2.730.000 100,00
10 4.11.20.01.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 2.412.100 2.412.100 100,00
11 4.11.20.01.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2.480.000 2.480.000 100,00
12 4.11.20.01.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2.108.300 2.108.300 100,00
13 4.11.20.01.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 17.400.000 17.400.000 100,00
14 4.11.20.01.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.434.766 4.434.765 100,00
15 4.11.20.01.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 80.142.036 76.657.236 95,65
16 4.11.20.01.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.449.000 2.949.000 45,73
17 4.11.20.01.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 3.600.000 3.600.000 100,00
18 4.11.20.01.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 27.898.000 25.224.800 90,42
19 4.11.20.01.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3.982.800 592.000 14,86
20 4.11.20.01.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 18.444.000 15.348.000 83,21
21 4.11.20.01.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.777.000 3.777.000 100,00
22 4.11.20.01.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 34.200.000 9.407.685 27,51
23 4.11.20.01.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.106.250 9.106.250 100,00
24 4.11.20.01.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 6.186.650 6.186.650 100,00
25 4.11.20.01.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 50.820.600 49.628.600 97,65
26 4.11.20.01.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 32.894.000 32.894.000 100,00
27 4.11.20.01.15.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2.445.000 2.445.000 100,00
28 4.11.20.01.16.01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1.282.320 1.282.320 100,00
29 4.11.20.01.16.02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 5.910.000 5.910.000 100,00
30 4.11.20.01.16.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1.072.320 1.072.320 100,00
31 4.11.20.01.17.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 2.265.000 525.000 23,18
32 4.11.20.01.18.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1.881.600 1.161.600 61,73
33 4.11.20.01.19.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 22.628.210 22.628.210 100,00
34 4.11.20.01.19.02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 4.024.575 4.024.575 100,00
35 4.11.20.01.19.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 29.371.554 26.810.400 91,28
36 4.11.20.01.21.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 2.400.000 1.050.000 43,75
37 4.11.20.01.21.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 3.500.000 3.500.000 100,00
38 4.11.20.01.21.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1.550.000 1.050.000 67,74
39 4.11.20.01.21.05 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 5.840.000 5.840.000 100,00
40 4.11.20.01.23.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2.700.000 1.260.000 46,67
41 4.11.20.01.23.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 0 0 0,00
42 4.11.20.01.24.01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 4.665.000 3.225.000 69,13
43 4.11.20.01.25.02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat******) 131.665.000 113.985.000 86,57
44 4.11.20.01.27.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara 1.964.640 1.964.640 100,00
45 4.11.20.01.27.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 2.462.320 862.320 35,02
46 4.11.20.01.27.03 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 525.000 525.000 100,00
47 4.11.20.01.27.04 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 1.552.320 652.320 42,02
48 4.11.20.01.27.06 Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila 3.757.320 757.320 20,16
49 4.11.20.01.27.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 29.220.000 28.695.000 98,20
50 4.11.20.01.28.04 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 2.281.320 2.281.320 100,00
51 4.11.20.01.28.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 2.765.000 2.025.000 73,24
52 4.11.20.01.28.06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 4.480.000 4.480.000 100,00
53 4.11.20.01.28.07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 3.505.000 2.765.000 78,89
54 4.11.20.01.28.08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 2.854.250 2.454.250 85,99
55 4.11.20.01.28.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 4.360.000 2.100.000 48,17
56 4.11.20.01.28.10 Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 2.500.000 1.500.000 60,00
57 4.11.20.01.28.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 33.348.760 33.098.760 99,25
58 4.11.20.01.28.12 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 2.480.000 630.000 25,40
59 4.11.20.01.28.13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 2.625.000 2.625.000 100,00
60 4.11.20.01.28.14 Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga 2.135.000 525.000 24,59
61 4.11.20.01.28.15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 2.240.000 750.000 33,48
62 4.11.20.01.28.16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 4.960.000 4.960.000 100,00
63 4.11.20.01.28.17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 14.200.000 14.200.000 100,00
64 4.11.20.01.28.18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 27.166.364 23.187.036 85,35
Sub Total per Hal:
Total:

Tentang SIRMS

SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.

Diadopsi dengan platform yang sama dari pemerintah kota Bandung BIRMS, Sumbawa mengembangkan aplikasinya dengan kearifan lokal dan kebutuhan kabupaten Sumbawa dengan mengintegrasikan Tepra LKPP, SIRUP LKPP, SIMDA BKPP, LPSE Kabupaten Sumbawa dan proses dokumen pengadaan langsung secara elektronik yang diramu sesuai dengan Peraturan yang berlaku sekaligus menghasilkan Laporan realisasi anggaran uptodate untuk kebutuhan sendiri.

Kontak Kami
Kabupaten Sumbawa
Kabupaten Sumbawa
Kantor Bupati Sumbawa
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat

Lokasi Kantor