Anda berada di:

Realisasi Belanja Langsung
Kecamatan Labuhan Badas
Tahun Anggaran 2022

No. KODE REKENING KEGIATAN PAGU ANGGARAN (RP.) REALISASI (RP.) REALISASI (%)
1 4.11.22.01.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.272.000 4.272.000 100,00
2 4.11.22.01.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.618.000 4.190.000 90,73
3 4.11.22.01.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 510.000 470.000 92,16
4 4.11.22.01.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.808.399 1.806.500 99,89
5 4.11.22.01.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 390.000 150.000 38,46
6 4.11.22.01.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 932.400 932.400 100,00
7 4.11.22.01.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.116.978 1.921.978 90,79
8 4.11.22.01.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 5.106.900 5.086.900 99,61
9 4.11.22.01.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 900.400 900.400 100,00
10 4.11.22.01.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 464.000 204.000 43,97
11 4.11.22.01.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 968.600 968.600 100,00
12 4.11.22.01.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 495.600 339.600 68,52
13 4.11.22.01.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1.152.998 1.152.998 100,00
14 4.11.22.01.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 9.894.000 9.879.000 99,85
15 4.11.22.01.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 819.824 819.824 100,00
16 4.11.22.01.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.623.716 1.623.716 100,00
17 4.11.22.01.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14.875.500 14.075.353 94,62
18 4.11.22.01.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.111.750 2.111.750 100,00
19 4.11.22.01.06.07 Penyediaan Bahan/Material 548.000 548.000 100,00
20 4.11.22.01.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 11.970.000 8.524.000 71,21
21 4.11.22.01.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 45.734.000 43.068.000 94,17
22 4.11.22.01.07.05 Pengadaan Mebel 4.500.000 4.499.940 100,00
23 4.11.22.01.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 11.460.000 11.459.960 100,00
24 4.11.22.01.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.366.846 2.366.547 99,99
25 4.11.22.01.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 26.200.000 20.790.140 79,35
26 4.11.22.01.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.220.000 2.220.000 100,00
27 4.11.22.01.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 42.000.000 41.200.000 98,10
28 4.11.22.01.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 35.427.800 31.302.325 88,36
29 4.11.22.01.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 167.439.000 167.402.845 99,98
30 4.11.22.01.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.906.000 1.906.000 100,00
31 4.11.22.01.15.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 710.000 710.000 100,00
32 4.11.22.01.15.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1.239.000 849.000 68,52
33 4.11.22.01.16.01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 15.925.659 14.354.666 90,14
34 4.11.22.01.16.02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 804.500 154.500 19,20
35 4.11.22.01.16.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4.318.067 4.058.067 93,98
36 4.11.22.01.17.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 2.903.000 2.903.000 100,00
37 4.11.22.01.17.02 Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta 390.000 390.000 100,00
38 4.11.22.01.18.01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 4.498.400 2.478.400 55,10
39 4.11.22.01.18.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 5.408.059 4.888.059 90,38
40 4.11.22.01.18.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1.514.000 1.414.000 93,39
41 4.11.22.01.19.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 25.118.838 24.768.838 98,61
42 4.11.22.01.19.02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 7.389.000 7.249.000 98,11
43 4.11.22.01.19.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3.082.000 2.362.000 76,64
44 4.11.22.01.21.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 31.066.398 29.836.398 96,04
45 4.11.22.01.21.03 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan 4.116.000 4.116.000 100,00
46 4.11.22.01.21.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 935.078 935.078 100,00
47 4.11.22.01.21.05 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 984.000 984.000 100,00
48 4.11.22.01.23.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1.700.000 575.000 33,82
49 4.11.22.01.27.03 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 3.085.100 605.100 19,61
50 4.11.22.01.27.04 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 55.856.468 55.833.468 99,96
51 4.11.22.01.27.05 Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 3.472.500 3.372.500 97,12
52 4.11.22.01.27.06 Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila 835.500 259.500 31,06
53 4.11.22.01.27.07 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 980.000 900.000 91,84
54 4.11.22.01.27.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 27.045.000 25.005.000 92,46
55 4.11.22.01.28.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 949.000 575.000 60,59
56 4.11.22.01.28.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 32.248.759 32.183.759 99,80
57 4.11.22.01.28.03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 28.356.000 28.256.000 99,65
58 4.11.22.01.28.04 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 577.600 25.600 4,43
59 4.11.22.01.28.05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 577.500 157.500 27,27
60 4.11.22.01.28.06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 17.302.600 15.952.600 92,20
61 4.11.22.01.28.07 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1.517.000 1.517.000 100,00
62 4.11.22.01.28.08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1.098.000 708.000 64,48
63 4.11.22.01.28.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 549.600 549.600 100,00
64 4.11.22.01.28.10 Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 1.631.458 1.631.458 100,00
65 4.11.22.01.28.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 41.648.500 39.943.003 95,91
66 4.11.22.01.28.14 Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga 1.056.000 640.000 60,61
67 4.11.22.01.28.15 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 872.000 534.000 61,24
68 4.11.22.01.28.17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1.100.000 1.100.000 100,00
69 4.11.22.01.28.18 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1.101.100 960.000 87,19
Sub Total per Hal:
Total:

Tentang SIRMS

SIRMS singkatan dari Sumbawa Integrated Resources Management System merupakan sebuah aplikasi Pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dalam aktifitas birokrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dalam rangka menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan tertib administrasi.

Diadopsi dengan platform yang sama dari pemerintah kota Bandung BIRMS, Sumbawa mengembangkan aplikasinya dengan kearifan lokal dan kebutuhan kabupaten Sumbawa dengan mengintegrasikan Tepra LKPP, SIRUP LKPP, SIMDA BKPP, LPSE Kabupaten Sumbawa dan proses dokumen pengadaan langsung secara elektronik yang diramu sesuai dengan Peraturan yang berlaku sekaligus menghasilkan Laporan realisasi anggaran uptodate untuk kebutuhan sendiri.

Kontak Kami
Kabupaten Sumbawa
Kabupaten Sumbawa
Kantor Bupati Sumbawa
Jl. Garuda No 1
SUMBAWA BESAR
Kabupaten Sumbawa
Nusa Tenggara Barat

Lokasi Kantor